Apakah UU No. 21 Tahun 2014 masih berlaku?
Masih berlaku, dengan perubahan oleh UU No. 6 Tahun 2023. Baca bersama peraturan pengubahnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 8 Oktober 2026.
- Jenis
- Undang-Undang
- Penerbit
- Pemerintah Pusat
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- 17 September 2014
- Status
- diubah
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
61 halaman, 88 pasal, dengan penjelasan, 35 pasal bertanda perubahan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting. - Perubahan per pasal
- Matriks bunyi sebelum dan sesudah: oleh UU No. 6 Tahun 2023, 31 pasal diubah, 6 dihapus. Peta pasal: 35 dari 88 pasal tersentuh perintah perubahan yang terbaca.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–4
- BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi Pasal 5–8
- BAB III Pengusahaan Panas Bumi Pasal 9–40
- BAB IV Penggunaan Lahan Pasal 41–46
- BAB V Hak dan Kewajiban Pasal 47–56
- BAB VI Data dan Informasi Pasal 57–58
- BAB VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 59–64
- BAB VIII Peran serta Masyarakat Pasal 65
- BAB IX Penyidikan Pasal 66
- BAB X Ketentuan Pidana Pasal 67–77
- BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 78–85
- BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 86–88
Istilah yang didefinisikan
16 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Panas Bumi ⇆
- Kawasan Hutan ⇆
- Wilayah Kerja Panas Bumi ⇆
- Izin Panas Bumi ⇆
- Izin Pemanfaatan Langsung
- Survei Pendahuluan ⇆
- Eksplorasi ⇆
- Studi Kelayakan ⇆
- Eksploitasi ⇆
- Pemanfaatan Langsung ⇆
- Pemanfaatan Tidak Langsung ⇆
- Badan Usaha ⇆
- Setiap Orang ⇆
- Pemerintah Pusat ⇆
- Pemerintah Daerah ⇆
- Menteri ⇆
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permen ESDM No. 11 Tahun 2024, Permen ESDM No. 33 Tahun 2018, Permen ESDM No. 36 Tahun 2017, Permen ESDM No. 4 Tahun 2020, Permen ESDM No. 44 Tahun 2016, Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Permen ESDM No. 53 Tahun 2018, PP No. 25 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2016, PP No. 7 Tahun 2017.
Disebut di 5 tempat dalam peraturan lain
- PP No. 28 Tahun 2016, hlm. 1
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol4 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi;
- PP No. 28 Tahun 2016, hlm. 9
I. UMUM Bonus Produksi Panas Bumi merupakan amanat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang mengatur mengenai kewajiban pemegang Izin Panas Bumi untuk memberikan Bonus Produksi kepada pemerintah Daerah Penghasil. Daerah Penghasil merupakan kabupaten/ kota yang wilayah administratifnya m …
- PP No. 28 Tahun 2016, Pasal 11
b. Pemegang izin usaha pertambangan panas bumi yang telah berproduksi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku yang izinnya telah atau belum disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- PP No. 7 Tahun 2017, hlm. 1
… lT ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OL4 tentang Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
- PP No. 7 Tahun 2017, Pasal 125
a. kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang Panas Bumi, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang Panas Bumi;
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 8 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.