Apakah PLN dan pengembang wajib mengubah perjanjian jual beli listrik jika PLTU milik pengembang ditetapkan untuk dihentikan operasinya lebih awal?

Ya. Jika PLTU yang ditetapkan untuk percepatan pengakhiran masa operasional dikembangkan oleh PPL, PT PLN (Persero) dan PPL melakukan perubahan PJBL PLTU. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (2).

Kewajiban mengubah PJBL pada Pasal 16 ayat (2) berlaku bagi PLTU yang dikembangkan oleh PPL. Pasal 16 ayat (1) mengatur hal lain, yaitu perjanjian kerja sama PT PLN (Persero) dengan pemberi dukungan pendanaan dalam melaksanakan penugasan menurut Pasal 15 ayat (3). Tanya jawab ini tidak merinci isi perubahan PJBL, tenggat perubahan, maupun tata cara penetapan PLTU yang dipercepat; rinciannya tidak diatur dalam Pasal 16.

Dasar hukum

• Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan berlaku

Kutipan sumber (2)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• Permen ESDM No. 10 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (2): Dalam hal PLTU yang ditetapkan dilakukan percepatan pengakhiran masa operasional merupakan PLTU yang dikembangkan oleh PPL Lihat di teks peraturan
• Permen ESDM No. 10 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (2): PT PLN (Persero) dan PPL melakukan perubahan PJBL PLTU Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.