Siapa yang wajib menyetujui harga pembelian listrik berdasarkan harga kesepakatan?

Menteri wajib menyetujui harga pembelian tenaga listrik berdasarkan harga kesepakatan. Harga tersebut dilaksanakan melalui negosiasi, lalu wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3)). Harga kesepakatan yang dimaksud adalah yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Harga patokan tertinggi memiliki aturan sendiri: Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d menyatakan harga itu berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri. Tanya jawab ini tidak merinci tata cara pengajuan persetujuan ke Menteri. Batas atas harga patokan tertinggi tercantum dalam Lampiran I peraturan yang sama.

Dasar hukum

• PERPRES No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik berlaku

Kutipan sumber (2)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• PERPRES No. 112 Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3): Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Lihat di teks peraturan
• PERPRES No. 112 Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3): dilaksanakan melalui negosiasi dan wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.