Definisi Setoran Bagian Pemerintah dalam Peraturan

Setoran Bagian Pemerintah

Mesin menemukan definisi istilah ini di 2 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya tidak seragam meskipun huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Selisih itu bisa berasal dari rumusan peraturannya, dari ekstraksi teks (salah baca pada halaman pindaian, spasi yang terselip di tengah kata), atau dari keduanya. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

PP No. 28 Tahun 2016 berlaku

Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34o/o (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 · disingkat atau disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat · Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

Permen ESDM No. 23 Tahun 2017 berlaku

Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7 · disingkat atau disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat · Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.