Paling lambat berapa jam sebelumnya PLN harus memberi tahu pelanggan bila listrik dipadamkan untuk pemeliharaan?

PT PLN (Persero) harus memberi tahu konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik untuk pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan (Permen ESDM No. 18 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dengan rujukan ke ayat (1) huruf a). Pekerjaan tersebut juga membebaskan PT PLN (Persero) dari kewajiban kompensasi untuk indikator lama gangguan dan jumlah gangguan (Pasal 7 ayat (1)).

Tenggat 24 jam dalam Pasal 7 ayat (2) hanya merujuk pada pekerjaan di ayat (1) huruf a, yaitu pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi. Tanya jawab ini tidak merinci cara atau bentuk pemberitahuan karena ayat tersebut tidak mengaturnya. Gangguan karena sebab lain di ayat (1) huruf b sampai d tidak diberi tenggat pemberitahuan dalam ayat (2). Permen ESDM No. 18 Tahun 2019 berstatus peraturan perubahan atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Dasar hukum

• Permen ESDM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diubah

Kutipan sumber (2)

Kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut, dicocokkan mesin dengan teks pustaka sebelum halaman terbit. Tanda baca dan huruf besar mengikuti sumber.

• Permen ESDM No. 18 Tahun 2019, Pasal I, Pasal 7 ayat (2): PT PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik Lihat di teks peraturan
• Permen ESDM No. 18 Tahun 2019, Pasal I, Pasal 7 ayat (1): diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan Lihat di teks peraturan

Diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.