Daftar isi (12 bab, 46 pasal, 1 lampiran)
hlm. 1

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan mewujudkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan energi terbarukan, perlu pengelolaan bahan bakar nabati yang selaras dengan kebijakan transisi energi;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam keberlanjutan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati, mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menerapkan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan bahan bakar nabati, perlu mengatur pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati;

c. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengaturan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati;

hlm. 2

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);

7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

hlm. 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN

BAHAN BAKAR NABATI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #Laporkan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik.

2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

3. Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel.

4. Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.

5. Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor diesel.

6. Bioavtur adalah BBN berupa jetfuel yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.

7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.

9. Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.

10. Pengguna Langsung BBN adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

11. Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.

12. Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan keteknikan dan lingkungan bioenergi.

13. Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam hlm. 4 penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.

14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan usaha yang aman serta menjamin dan memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan BBN.

15. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.

16. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3 dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada kegiatan pengusahaan BBN.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2 #Laporkan

(1) Pengusahaan dan pemanfaatan BBN dilakukan untuk jenis BBN yang terdiri atas:

a. Biodiesel (B100);

b. Bioetanol (E100);

c. Diesel Biohidrokarbon (D100);

d. Bioavtur (J100); dan

e. BBN jenis lainnya.

(2) BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IIPENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

Pasal 3 #Laporkan

(1) Pengusahaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN untuk penyediaan BBN.

(2) Pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengolahan;

b. pembelian;

c. penjualan;

d. pengangkutan;

e. penyimpanan; dan

f. pemasaran.

(3) Selain pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan ekspor BBN.

hlm. 5

Pasal 4 #Laporkan

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.

(2) Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5 #Laporkan

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

Pasal 6 #Laporkan

(1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN melakukan:

a. pembelian bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik; dan/atau

b. pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi permintaan BBN, Badan Usaha BBN dapat membeli BBN dari Badan Usaha BBN lain.

Pasal 7 #Laporkan

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangkut, dan/atau memasarkan BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan Usaha BBN lain.

Pasal 8 #Laporkan

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

Pasal 9 #Laporkan

(1) Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri.

(2) Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh Menteri.

(3) Mekanisme ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hlm. 6

Pasal 10 #Laporkan

Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang melakukan impor BBN.

Pasal 11 #Laporkan

(1) Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN wajib:

a. menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;

b. memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri;

c. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;

d. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pengusahaan BBN yang memadai;

e. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu;

g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;

h. menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;

i. menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan pengusahaan BBN termasuk harga BBN kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

j. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;

l. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

m. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

n. menjamin K3 serta lingkungan hidup; dan

o. membantu pengembangan masyarakat setempat.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN wajib memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam pengusahaan BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 #Laporkan

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i merupakan data yang terkait dengan pengusahaan BBN, meliputi:

hlm. 7

a. data finansial;

b. data untuk keperluan audit;

c. data untuk keperluan studi/kajian; dan

d. data lain yang diperlukan terkait pengusahaan BBN.

BAB IIIPEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

Pasal 13 #Laporkan

Pemanfaatan BBN dilakukan melalui:

a. penggunaan langsung BBN; dan

b. pencampuran BBN dengan BBM.

Pasal 14 #Laporkan

(1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan penggunaan BBN untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

(2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN.

(3) Pengguna Langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan:

a. penjualan BBN; dan/atau

b. impor BBN.

(4) Pengguna Langsung BBN yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penutupan usaha dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Pasal 15 #Laporkan

(1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menghasilkan BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha BBM untuk tujuan komersial.

(2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan ketentuan:

a. Biodiesel dengan jenis BBM tertentu berupa minyak solar;

b. Biodiesel dengan jenis BBM umum berupa minyak solar;

c. Bioetanol dengan jenis BBM umum berupa bensin;

d. Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa minyak solar dengan spesifikasi cetane number 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat; dan

e. Bioavtur dengan jenis BBM umum berupa avtur.

(3) Kewajiban pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16 #Laporkan

(1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan Usaha BBM.

hlm. 8

(2) Ketentuan mengenai penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 17 #Laporkan

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18 #Laporkan

(1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri.

(2) Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan produksi BBN dan kebutuhan BBN dalam negeri.

Pasal 19 #Laporkan

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan yang mengelola dana perkebunan.

BAB IVHARGA

Pasal 20 #Laporkan

Harga BBN terdiri atas:

a. harga indeks pasar BBN;

b. harga penetapan oleh Badan Usaha BBN; atau

c. harga kesepakatan.

Pasal 21 #Laporkan

(1) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan harga BBN yang menjadi acuan untuk pemenuhan kebutuhan BBN dalam pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 22 #Laporkan

(1) Penetapan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan berdasarkan formula perhitungan harga indeks pasar BBN.

(2) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

hlm. 9

(3) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Penetapan formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:

a. jenis atau sumber bahan baku untuk memproduksi BBN;

b. kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan BBN; dan

c. aspek keekonomian dengan mempertimbangkan:

1. biaya pengusahaan BBN; dan

2. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri.

Pasal 23 #Laporkan

(1) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b atau harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c digunakan selain untuk pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha BBN dalam pelaksanaan penjualan BBN secara eceran.

(3) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:

a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;

b. kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan BBN; dan

c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

(4) Harga kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang disepakati dalam pelaksanaan penjualan BBN selain penjualan BBN secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan Badan Usaha BBN dengan:

a. Pengguna Langsung BBN;

b. Badan Usaha BBM yang tidak dikenai kewajiban pencampuran BBN dengan BBM; atau

c. Badan Usaha BBN lain.

BAB VPENERAPAN KAIDAH KETEKNIKAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 24 #Laporkan

Kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k meliputi penerapan:

a. standar dan mutu (spesifikasi) BBN;

hlm. 10

b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;

c. Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan

d. standar kompetensi kerja.

Pasal 25 #Laporkan

(1) Penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Badan Usaha BBN.

(2) Menteri menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:

a. mengacu pada standar nasional Indonesia; dan/atau

b. memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 26 #Laporkan

Penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27 #Laporkan

(1) Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui:

a. pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan

b. penerbitan persetujuan layak operasi dari Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi terkait.

(2) Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Teknik.

(3) Dalam hal Kepala Teknik belum dapat melaksanakan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Inspeksi Teknis.

(4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi.

(5) Kepala Inspeksi dapat menugaskan pejabat atau pegawai di bidang bioenergi dalam melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pelaksanaan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(7) Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman Inspeksi Teknis dan hlm. 11 Pemeriksaan Keselamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28 #Laporkan

(1) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dipenuhi dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.

(2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

a. pengolahan BBN;

b. penanganan, penyimpanan, dan penyaluran BBN;

c. K3; dan/atau

d. pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal belum terdapat tenaga kerja yang memenuhi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat mendayagunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk ruang lingkup yang sejenis.

Pasal 29 #Laporkan

Kewajiban menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n meliputi kegiatan:

a. penyusunan kebijakan K3;

b. pembentukan organisasi K3;

c. penerapan administrasi pengelolaan K3;

d. pembentukan sistem penanganan kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan;

e. penerapan pengelolaan kesehatan kerja; dan

f. pemenuhan aspek K3 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 #Laporkan

Kewajiban menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31 #Laporkan

(1) Dalam menerapkan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup, Badan Usaha BBN wajib memiliki Kepala Teknik sebelum memulai pengusahaan BBN.

(2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada setiap pabrik BBN.

(3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memimpin penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pegawai, keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan/atau lingkungan;

c. memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

hlm. 12

d. melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha BBN dan harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau sederajat; dan

d. memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam kegiatan BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.

(5) Penetapan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Inspeksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN diterbitkan.

BAB VIINSENTIF

Pasal 32 #Laporkan

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan BBN; dan

b. pemberian penghargaan.

BAB VIIPENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON

Pasal 33 #Laporkan

(1) Pengguna Langsung BBN atau pemanfaat BBM hasil pencampuran dengan BBN dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

(2) Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon.

BAB VIIIPELAPORAN

Pasal 34 #Laporkan

(1) Pelaporan pelaksanaan pengusahaan BBN yang wajib disampaikan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana hlm. 13 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i paling sedikit meliputi:

a. volume produksi dan stok BBN;

b. volume dan tujuan distribusi domestik;

c. volume dan tujuan ekspor BBN (jika ada);

d. harga jual domestik dan ekspor BBN (jika ada); dan

e. penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan melalui aplikasi pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara manual.

(4) Dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala teknis atau belum tersedia, pelaporan dilakukan secara manual.

(5) Format pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35 #Laporkan

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan dan pemanfaatan BBN.

Pasal 36 #Laporkan

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBN.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:

a. pelaksanaan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

b. pemenuhan kebutuhan BBN sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan pengusahaan BBN.

Pasal 37 #Laporkan

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

hlm. 14

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan pemanfaatan BBN.

Pasal 38 #Laporkan

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

a. konsultasi;

b. penyebarluasan informasi; dan/atau

c. pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39 #Laporkan

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

a. monitoring dan evaluasi secara berkala;

b. kunjungan lapangan secara fisik atau virtual;

c. tes atau pengujian;

d. inspeksi; dan/atau

e. pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40 #Laporkan

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 31 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara terhadap pengusahaan BBN; dan

c. pencabutan perizinan berusaha.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk:

a. memperbaiki atas pelanggaran; atau

b. memenuhi persyaratan.

(5) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

hlm. 15

Pasal 41 #Laporkan

Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Badan Usaha BBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42 #Laporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin usaha niaga BBN yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin usaha niaga BBN berakhir.

Pasal 43 #Laporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol yang telah ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol berakhir.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 44 #Laporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 45 #Laporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46 #Laporkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

hlm. 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA, Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж t:\. - ,......,.,.

Lampiran

hlm. 17
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI
FORMAT PELAPORAN SECARA MANUAL
A. Format Laporan Produksi dan Stok BBN
LAPORAN PRODUKSI DAN STOK BBN
Nama Badan Usaha BBN :
Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN :
Lokasi Pabrik :
Contact Person :
Telepon/Faksimili :
Email :
Kapasitas Terpasang : ... MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun :
Jenis BBN :
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 18
No. Bulan*)
Produksi Pengadaan dari Pihak Lain
Jumlah Total
(kL)
Bahan Baku
Jumlah
(kL)
Stok
(kL)
Nama
Pemasok
Jumlah
(kL) Jenis
Jumlah
(kg)
Harga
(Rp/kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (6)+(7)+(9)
1.
2.
dst.
12.
JUMLAH
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Presiden Direktur/Direktur
Utama/Direktur/Pimpinan Badan
Usaha
tanda tangan
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan
hlm. 19
B. Format Laporan Volume, Tujuan, dan Harga Distribusi Domestik/Ekspor BBN
LAPORAN VOLUME, TUJUAN, DAN HARGA DISTRIBUSI DOMESTIK/EKSPOR BBN
Nama Badan Usaha BBN :
Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN :
Lokasi Pabrik :
Contact Person :
Telepon/Faksimili :
Email :
Kapasitas Terpasang : ...MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun :
Jenis BBN :
No. Bulan*)
Pemakaian
Sendiri
Domestik Business to Business Ekspor
Jumlah
(kL)
Nama
Pembeli
Jumlah
(kL)
Harga
Jual
(Rp/Ltr)
Nama
Pembeli
Nama
Penjual
Jumlah
(kL)
Harga
Jual
(Rp/Ltr)
Harga
Beli
(Rp/Ltr)
Negara
Tujuan
Jumlah
(kL)
HS
Code
Harga
Jual
(Rp/Ltr)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.
2.
dst.
12.
JUMLAH
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 20
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Presiden Direktur/Direktur
Utama/Direktur/Pimpinan
Badan Usaha
tanda tangan
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan
hlm. 21
C. Penerapan Kaidah Keteknikan, K3, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Kepala Teknik melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3,
dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam
periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan
lingkungan hidup terdiri atas:
a. laporan penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN
meliputi:
1) laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan;
2) laporan kejadian penolakan karena BBN tidak memenuhi
standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan yang
dilaporkan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat)
jam sejak kejadian; dan/atau
3) sewaktu-waktu apabila diperlukan,
sesuai dengan format laporan pada angka 3.
b. laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam
negeri disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
c. laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
d. laporan penerapan standar kompetensi kerja disampaikan
setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
e. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf
c, dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari
tahun berikutnya sesuai dengan format laporan:
1) pada angka 4 untuk laporan penerapan pengutamaan
produk dan potensi dalam negeri;
2) pada angka 5 untuk laporan penerapan Inspeksi Teknis
dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
3) pada angka 6 untuk laporan penerapan standar
kompetensi kerja
f. laporan penerapan K3 meliputi:
1) laporan kecelakaan kerja;
2) laporan kecelakaan instalasi;
3) laporan kecelakaan lingkungan;
4) laporan gangguan ketertiban umum;
5) laporan unplanned shutdown; dan/atau
6) laporan planned shutdown.
Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1)
sampai dengan angka 5) disampaikan melalui 2 (dua) tahapan
yaitu:
1) laporan awal paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam sejak kejadian yang memuat paling sedikit
gambaran umum kejadian, waktu kejadian, dan tindakan
awal terhadap kejadian melalui surat elektronik atau
aplikasi pesan instan; dan
2) laporan lengkap paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak kejadian sesuai dengan format laporan
pada angka 7.a, angka 7.b, dan angka 7.c.
Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 6)
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan
planned shutdown sesuai dengan format laporan pada angka
7.d.
hlm. 22
g. laporan penerapan pengelolaan lingkungan hidup
disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan sesuai dengan format laporan pada angka 8.
hlm. 23
3. Format Laporan Penerapan Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN
LAPORAN PENERAPAN STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN
TRIWULAN …… TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
No. Bulan
Parameter Hasil Pengujian Laboratorium sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku
Keterangan
Parameter Satuan
Persyaratan Hasil
Uji
Metode
Uji
Laboratorium
Pengujian Minimal Maksimal
1 Januari Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.
2 Februari Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.
dst.
12 Desember Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 24
Keterangan:
1. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, salah satu hasil pengujian harus dilakukan
pihak independen
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium
hlm. 25
Format Laporan BBN Tidak Memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN
LAPORAN BBN TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN
Nama Badan Usaha BBN : ……
No. Tanggal
Parameter Hasil Pengujian Laboratorium
sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku
Titik
Serah
Dijual kepada
Keterangan
BU BBM/
Pengguna
Langsung
BBN*)
Parameter
Off Spec
Satuan
Persyaratan
Hasil
Uji
Metode
Uji
Laboratorium
Pengujian
Nama
Minimal Maksimal
1 Parameter
ke-1
Parameter
ke-2
dst.
2 Parameter
ke-1
Parameter
ke-2
dst.
dst.
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 26
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ..................................
Keterangan:
1. Laporan disertai dengan penjelasan kronologi terjadinya off spec
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium
*) pilih salah satu
hlm. 27
4. Format Laporan Penerapan Pengutamaan Produk dan Potensi
dalam Negeri
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
LAPORAN PENERAPAN PENGUTAMAAN PRODUK
DAN POTENSI DALAM NEGERI
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……......
Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri : ……......
Surveyor : ……......
Masa Berlaku Sertifikat Tingkat Komponen dalam Negeri : ……......
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
Keterangan:
Laporan disertai dengan salinan sertifikat tingkat komponen dalam
negeri
hlm. 28
5. Format Laporan Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
LAPORAN PENERAPAN INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
No
Unit Instalasi
Produksi/Instalasi
Penyaluran BBN
Nama Pelaksana
Inspeksi
(Kepala Teknik atau
Perusahaan Inspeksi)
Nomor dan
Tanggal
Persetujuan
Layak Operasi
Masa Berlaku
Persetujuan Layak
Operasi
Keterangan
1 Unit Instalasi Produksi ke-1
2 Unit Instalasi Produksi ke-2
dst.
3 Instalasi Penyaluran ke-1
4 Instalasi Penyaluran ke-2
dst.
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ....................................
Keterangan:
1. Laporan disertai dengan salinan persetujuan layak operasi
2. Keterangan diisi dengan informasi lain yang dianggap perlu
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 29
6. Format Laporan Penerapan Standar Kompetensi Kerja
LAPORAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
Bidang Pengolahan
Bulan
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Pengolahan
Jumlah
Pegawai
Telah
Bersertifikat
Belum
Bersertifikat
Keterangan
Januari
Februari
dst.
Desember
Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran
Bulan
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran
Jumlah
Pegawai
Telah
Bersertifikat
Belum
Bersertifikat
Keterangan
Januari
Februari
dst.
Desember
Bidang K3
Bulan
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang K3
Jumlah
Pegawai
Telah
Bersertifikat
Belum
Bersertifikat
Keterangan
Januari
Februari
dst.
Desember
Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bulan
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah
Pegawai
Telah
Bersertifikat
Belum
Bersertifikat
Keterangan
Januari
Februari
dst.
Desember
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 30
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ..................................
Keterangan:
1. Laporan disertai dengan salinan sertifikat kompetensi kerja
2. Keterangan diisi dengan informasi terkait jumlah pegawai yang
masa berlaku sertifikasinya habis dan belum diperpanjang
atau perpindahan pegawai
hlm. 31
7. Format Laporan Penerapan K3
7.a Format Laporan Kecelakaan Kerja
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
LAPORAN KECELAKAAN KERJA
TAHUN …….
1. Pemberi Laporan
a. Nama Badan Usaha BBN : ......................
b. Nama Kepala Teknik : ......................
c. Alamat Pabrik BBN : ......................
2. Informasi Terjadinya Kecelakaan
a. Hari/Tanggal : ......................
b. Waktu : ......................
c. Tempat : ......................
3. Informasi Korban Kecelakaan
a. Korban Pertama
1) Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
2) Jenis Kelamin : ......................
3) Identitas Badan Usaha : ......................
4) Jabatan : ......................
5) Pengalaman Kerja : ......................
6) Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
7) Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/
meninggal
dunia
8) Bagian yang Terluka : ......................
9) Keadaan Luka : ......................
10) Penyebab Kecelakaan : ......................
b. Korban Kedua
1) Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
2) Jenis Kelamin : ......................
3) Identitas Badan Usaha : ......................
4) Jabatan : ......................
5) Pengalaman Kerja : ......................
6) Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
7) Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/
meninggal
dunia
8) Bagian yang Terluka : ......................
9) Keadaan Luka : ......................
10) Penyebab Kecelakaan : ......................
c. dan seterusnya
4. Informasi Saksi
a. Saksi Pertama
1) Nama (sesuai Kartu Identitas): ........................................
2) Identitas Badan Usaha : ........................................
hlm. 32
b. Saksi Kedua
1) Nama (sesuai Kartu Identitas): ........................................
2) Identitas Badan Usaha : ........................................
3) Jabatan : ........................................
c. dan seterusnya
5. Akibat Lain dari Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6. Kronologi Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail yang
menyebutkan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7. Penyebab Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) dan seterusnya
8. Penyebab Tidak Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) dan seterusnya
9. Perkiraan Hari Kerja yang Hilang: ...... (.......) hari.
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
hlm. 33
7.b Format Laporan Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan,
dan/atau Gangguan Ketertiban Umum
LAPORAN KECELAKAAN INSTALASI, KECELAKAAN LINGKUNGAN,
DAN/ATAU GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
1. Nama Kepala Teknik : ...................................
2. Terjadinya Kecelakaan Instalasi,
Kecelakaan Lingkungan, dan/atau
Gangguan Ketertiban Umum
a. Hari
b. Tanggal
c. Waktu
d. Tempat
:
:
:
:
...................................
...................................
...................................
...................................
3. Informasi Saksi
a. Saksi Pertama
1) Nama (sesuai Kartu Identitas)
2) Identitas Badan Usaha
3) Jabatan
b. Saksi Kedua
1) Nama (sesuai Kartu Identitas)
2) Identitas Badan Usaha
3) Jabatan
c. dan seterusnya
:
:
:
:
:
:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
4. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa,
kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ............................................................................................
2) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ............................................................................................
2) dan seterusnya
6. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ............................................................................................
2) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ............................................................................................
2) dan seterusnya
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 34
7. Akibat Kejadian (uraikan secara detail)
...........................................................................................................
8. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail)
...........................................................................................................
9. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail)
...........................................................................................................
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ..................................
Keterangan:
1. Laporan diisi jika kecelakaan instalasi, kecelakaan lingkungan
dan/atau gangguan ketertiban umum menyebabkan terhambatnya
penyediaan BBN
2. Laporan disertai dengan lampiran data dukung yang ada
hlm. 35
7.c Format Laporan Unplanned Shutdown
LAPORAN UNPLANNED SHUTDOWN
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
1. Unit Instalasi : ....................................
2. Terjadinya Unplanned Shutdown
a. Hari
b. Tanggal
c. Waktu
:
:
:
....................................
....................................
....................................
3. Informasi Saksi
a. Saksi Pertama
1) Nama (sesuai Kartu Identitas)
2) Identitas Badan Usaha
3) Jabatan
4) Kondisi
b. Saksi Kedua
1) Nama (sesuai Kartu Identitas)
2) Identitas Badan Usaha
3) Jabatan
4) Kondisi
c. dan seterusnya
:
:
:
:
:
:
:
:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
4. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa,
kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
.........................................................................................................
5. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ..........................................................................................
2) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ..........................................................................................
2) dan seterusnya
6. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)
a. Kondisi Tidak Aman
1) ..........................................................................................
2) dan seterusnya
b. Tindakan Tidak Aman
1) ..........................................................................................
2) dan seterusnya
7. Akibat Kejadian (uraikan secara detail)
.........................................................................................................
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 36
8. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail)
.........................................................................................................
9. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail)
.........................................................................................................
10. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Dilakukan pada: (hari), (tanggal)
(bulan) (tahun)
11. Upaya Mitigasi Terjadinya Kegagalan Suplai BBN (uraikan secara
detail)
.........................................................................................................
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
hlm. 37
7.d Format Laporan Planned Shutdown
LAPORAN PLANNED SHUTDOWN
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
No
Unit Instalasi
Produksi/Instalasi
Penyaluran BBN
Pelaksana
Planned
Shutdown
Waktu
Pekerjaan
Durasi
Pekerjaan
SOP
Pekerjaan
(Ada/Tidak)
Rencana Penyediaan
BBN Selama Shutdown
Keterangan
1
2
dst.
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ..................................
Keterangan:
1. Laporan diisi dengan rencana planned shutdown tahun berikutnya
2. Rencana penyediaan BBN selama shutdown diisi minimal volume stok BBN, rencana volume penyaluran, dan upaya
mitigasi selama shutdown
KOP SURAT BADAN USAHA BBN
hlm. 38
8. Format Laporan Penerapan Pengelolaan Lingkungan Hidup
LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……
Pengelolaan Lingkungan
No
Target
Sasaran
Pengelolaan
Lingkungan
Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Indikator
Keberhasilan
Kegiatan Lokasi Waktu
1
2
dst.
Pemantauan Lingkungan
No
Target
Sasaran
Pemantauan
Lingkungan
Bentuk Pemantauan
Lingkungan
Indikator
Keberhasilan
Kegiatan Lokasi Waktu
1
2
dst.
(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik
tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK. ..................................
Keterangan:
1. Target pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan
rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan (RKL/RPL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) milik Badan Usaha
BBN
2. Indikator keberhasilan merupakan suatu batasan berupa
angka, petunjuk, dan/atau keterangan yang telah ditetapkan
untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau keberhasilan
pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan,
sasaran, dan/atau program yang direncanakan
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAHLIL LAHADALIA
KOP SURAT BADAN USAHA BBN