Definisi Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dalam Peraturan

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

Mesin menemukan definisi istilah ini di 2 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus tidak berlaku dan diubah; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya sama bila huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tidak berlaku

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.

Peraturan ini sudah tidak berlaku, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 13 · disingkat atau disebut PLTSa · Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 diubah

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota, yang selanjutnya disebut PLTSa, adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh Permen ESDM No. 53 Tahun 2018 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 13 · disingkat atau disebut PLTSa · Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.