Definisi Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan dalam Peraturan

Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan

Mesin menemukan definisi istilah ini di 2 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus diubah; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya sama bila huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

Permen ESDM No. 24 Tahun 2017 berlaku

Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan yang selanjutnya disebut BPP Pembangkitan adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di pembangkitan tenaga listrik, tidak termasuk biaya penyaluran tenaga listrik.

Pasal 1 angka 2 · disingkat atau disebut BPP Pembangkitan · Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 diubah

Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan, yang selanjutnya disebut BPP Pembangkitan, adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di Pembangkitan Tenaga Listrik, tidak termasuk biaya penyaluran tenaga listrik.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh Permen ESDM No. 53 Tahun 2018 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 6 · disingkat atau disebut BPP Pembangkitan · Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.