Daftar isi (7 bab, 23 pasal, 1 lampiran)
hlm. 1

MENTER! KEUANGAN

SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136/PMK. 02/2020

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PERUSAHAAN PERSEROAN

(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAGI PELANGGAN

GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN SOSIAL DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 JO. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional hlm. 2 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah diberikan kewenangan melakukan kebijakan melalui belanja negara berupa Jarmg pengaman sosial (social safety net) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah;

b. bahwa untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dan kelompok masyarakat dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan bantuan pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial, yang dananya dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya

(BA 999.08);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam hlm. 3 rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang hlm. 4 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

hlm. 5

Menetapkan 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PERUSAHAAN

PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BAGI PELANGGAN GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN

SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #Laporkan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah berupa bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan listrik untuk pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) golongan industri, bisnis, dan sosial.

2. Rekening Minimum adalah rekening minimal yang dibayar oleh konsumen sebesar jam nyala minimum yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) atau sebesar jam nyala minimum yang disepakati dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

3. Biaya beban atau abonemen adalah kompenen biaya dalam rekening listrik yang besarnya tetap dan dihitung berdasarkan daya tersambung (daya langganan).

hlm. 6

4. Tagihan Listrik adalah tagihan penggunaan daya listrik yang dikeluarkan secara resmi oleh PT PLN (Persero).

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masaing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna hlm. 7 anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara.

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

15. Asersi Manajemen adalah bagian dari Laporan Keuangan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahunan.

BAB IIKRITERIA PENERIMA, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BANTUAN

Bagian KesatuKriteria Penerima Bantuan

Pasal 2 #Laporkan

Bantuan diberikan kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial dengan kriteria:

a. bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan Rekening Minimum, diberlakukan bagi:

hlm. 8

1) Pelanggan golongan industri daya 1300 VA ke atas;

2) Pelanggan golongan bisnis daya 1300 VA ke atas; dan

3) Pelanggan golongan sosial daya 1300 VA ke atas;

b. Pembebasan Biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:

1) Pelanggan golongan industri daya 900 VA;

2) Pelanggan golongan bisnis daya 900 VA; dan

3) Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA.

Bagian KeduaJangka Waktu dan Besaran Bantuan

Pasal 3 #Laporkan

(1) Bantuan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tagihan listrik bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020.

(2) Besaran Bantuan ditetapkan sebesar selisih kurang antara pemakaian riil dengan Rekening Minimum dan sebesar Biaya beban atau abonemen.

BAB IIIPENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN

Pasal 4 #Laporkan

(1) Dana Bantuan dialokasikan pada BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2020.

(2) Pengalokasian dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Berdasarkan alokasi dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi dana Bantuan hlm. 9 kepada Direktur J enderal Anggaran selaku pem1mpm PPA BUN BA 999.08.

Pasal 5 #Laporkan

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat J enderal Anggaran-Kernenterian Keuangan sebagai KPA BUN.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran KPA BUN melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.

(4) Salinan Keputusan penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerja.

Pasal 6 #Laporkan

Berdasarkan pemberitahuan alokasi dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi dana Bantuan kepada KPA BUN dan meminta KPA BUN untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan.

Pasal 7 #Laporkan

(1) Untuk pengaJuan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA BUN menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Kerangka Acuan Kerja;

hlm. 10

b. Rincian anggaran biaya yang memuat jumlah dana Bantuan yang akan dibayarkan;

c. Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan; dan

d. Dokumen perhitungan kebutuhan Bantuan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN.

(3) Hasil revm Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara paralel dengan proses penerbitan DIPA BUN dan tidak melampaui jangka waktu penerbitan DIPA BUN.

Pasal 8 #Laporkan

(1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi dana Bantuan pada BA 999.08.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN penggunaan anggaran Keuangan.

BA 999.08 BA 999.08 mengajukan 1zm kepada Menteri

(3) Persetujuan 1zm penggunaan anggaran BA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DIPA BUN.

(4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN.

hlm. 11

BAB IVTATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9 #Laporkan

(1) PT PLN (Persero) memperhitungkan Bantuan sebagai pengurang Tagihan Listrik bagi pelanggan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020.

(2) Dalam hal Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperhitungkan dalam Tagihan Listrik karena periode penagihan sudah terlampaui, Bantuan dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang Tagihan Listrik bulan berikutnya.

Pasal 10 #Laporkan

(1) Terhadap pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direksi PT PLN (Persero) mengajukan tagihan pembayaran Bantuan kepada KPA BUN setiap bulan.

(2) Tagihan pembayaran Bantuan untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada hari kerja pertama bulan berkenaan setelah PT PLN (Persero) menerbitkan Tagihan Listrik pelanggan.

(3) Tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Bantuan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

hlm. 12

c. data perhitungan selisih antara pemakaian riil dan Rekening Minimum, yang terdiri atas:

1) data Tagihan Listrik per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan;

2) data realisasi pemakaian riil per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan;

3) data rekening minimum per golongan industri, bisnis, dan sosial pada saat periode penagihan; dan

4) perhitungan jumlah Bantuan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); dan

d. data biaya beban atau abonemen.

Pasal 11 #Laporkan

(1) Berdasarkan tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PPK yang ditunjuk KPA BUN melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bersama dengan PT PLN (Persero).

(2) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen berupa data Tagihan Listrik, data realisasi pemakaian riil, data Rekening Minimum, dan data biaya beban atau abonemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada hasil verifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA BUN setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN tidak dapat memproses tagihan pembayaran hlm. 13 Bantuan pada bulan berkenaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada PT PLN (Persero).

(5) Dalam hal tagihan pembayaran Bantuan belum dapat diproses pada bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi PT PLN (Persero) dapat mengajukan kembali tagihan pembayaran Bantuan pada bulan berikutnya.

(6) Dalam rangka penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghitungan Bantuan kepada PT PLN (Persero) dan/atau instansi terkait lainnya.

(7) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat membentuk tim verifikasi.

(8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh PPK dan Direksi PT PLN (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.

Pasal 12 #Laporkan

(1) Berdasarkan tagihan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan dana Bantuan dalam DIPA BUN.

(2) Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

(3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan Penyaluran Bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

hlm. 14

Pasal 13 #Laporkan

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan oleh PPK terhadap administrasi Kuitansi Tagihan Penyaluran Bantuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN.

(2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.

(3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.

(4) Berdasarkan hasil pengujlan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT PLN (Persero).

Pasal 14 #Laporkan

Pengajuan, penerbitan, dan penguJ1an SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 15 #Laporkan

Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat sementara.

Pasal 16 #Laporkan

(1) PT PLN (Persero) menyusun Asersi Manajemen Bantuan paling lambat tanggal 15 Januari 2021.

(2) Berdasarkan Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN menyusun Asersi manajemen hasil verifikasi Bantuan setelah melakukan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero).

(3) Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana hlm. 15 tercantum dalam Lampiran huruf E dan Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17 #Laporkan

(1) Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Asersi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

(3) Besaran final Bantuan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18 #Laporkan

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Bantuan antara yang telah dibayar kepada Pr PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selisih kurang pembayaran Bantuan tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

(2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Bantuan antara yang telah dibayar kepada Pr PLN (Persero) dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kelebihan pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Negara oleh Pr PLN (Persero) menggunakan Kode Akun 425918 (Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu).

Pasal 19 #Laporkan

Direksi Pr PLN (Persero) bertanggungjawab secara formal dan material atas:

a. pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan;

b. kebenaran data perhitungan Bantuan pelanggan listrik; dan

hlm. 16

c. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Bantuan.

Pasal 20 #Laporkan

KPA bertanggungjawab atas penyaluran dana Bantuan kepada PT PLN (Persero).

BABVAKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 21 #Laporkan

KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB VIPENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal22 #Laporkan

(1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kejaksaaan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pemberian Bantuan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal23 #Laporkan

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

hlm. 17

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2020

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1054

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ---..::.-..... .

Kepala · · rsu~~~entenan <~ ' ., ' r--- .-ur- ..u-,1,-1~ iJ'

VI 1- H · 1'<- ~~ 1711:2:~~= >,, .--=----

Lampiran

hlm. 18
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMIZ.02/2020
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMBAYARAN
TAGIHAN LISTRIK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAGI PELANGGAN
GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN SOSIAL DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL
A. FORMAT TAGIHAN PEMBAYARAN BANTUAN
(KOP SURAT PT PLN (PERSERO))
Nomor : ......... (1) .......(2), ...........(3)
Lampiran : 1 berkas
Hal : Tagihan Pembayaran Bantuan
Yth....... (4)
...... (5)
Sehubungan dengan pemberian bantuan selisih antara pemakaian riil
dengan rekening minimum dan bantuan pembebasan biaya beban atau
abonemen tagihan listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan golongan industri,
bisnis, dan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional, dengan ini kami mengajukan tagihan bantuan sebagai
berikut:
Periode ......................(6)
Sebesar .................... (7)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan
tanggung jawab kami sepenuhnya.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih
Direksi PT PLN (Persero),
........................................(8)
........................................(9)
hlm. 19
No
PETUNJUK PENGISIAN
TAGIHAN PEMBAYARAN BANTUAN
URAIAN
(1) Diisi dengan nomor penerbitan dokumen
disetarakan.
(2) Diisi dengan tempat penerbitan dokumen
disetarakan.
(3) Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen
disetarakan.
(4) Diisi rincian KPA BUN.
(5) Diisi tempat kedudukan KPA BUN.
(6) Diisi periode tagihan bantuan.
tagihan
tagihan
tagihan
(7) Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf.
dan/ atau
dan/ atau
dan/atau
(8) Diisi tanda tangan Direksi PT PLN (Persero) disertai dengan stempel
dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(9) Diisi nama lengkap Direksi PT PLN (Persero).
hlm. 20
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(KOP SURAT PT PLN (PERSERO))
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
: ....................................... (1)
: Direksi
Nama Perusahaan
Alamat Kantor
: ....................................... (2)
: ············........................... (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan bantuan selisih antara pemakaian riil dengan rekening
minimum dan bantuan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan
listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial
dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional periode .................... (4) sebesar ....................(5) (................(6))
telah dihitung dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas
pembayaran bantuan selisih antara pemakaian riil dengan rekening
minimum dan bantuan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan
listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial
dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional periode ........... (7) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami
bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan
dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
...........................................(8)
Direksi PT PLN Persero,
..........................................(9)
.........................................(10)
hlm. 21
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
No URAIAN
(1) Diisi nama Direksi PT PLN (Persero).
(2) Diisi nama Perusahaan.
(3) Diisi alamat Perusahaan.
(4) Diisi dengan periode (bantuan bulan xx.xx 2020).
(5) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka.
(6) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam terbilang.
(7) Diisi dengan periode (bantuan bulan xx.xx 2020).
(8) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(9) Diisi tanda tangan Direksi PT PLN (Persero) disertai dengan stempel
dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(10) Diisi nama lengkap Direksi PT PLN (Persero).
hlm. 22
C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT
(KOP SURAT PT PLN (PERSERO))
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat Kantor
: ....................................... (1)
: Direksi
: ....................................... (2)
: ....................................... (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat
administrasi dalam rangka pengajuan bantuan selisih antara pemakaian riil
dengan rekening minimum clan bantuan pembebasan biaya beban atau
abonemen tagihan listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan golongan industri,
bisnis, clan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah
pemberian bantuan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan
penuh kesadaran clan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari
pihak manapun.
...........................................(4)
Direksi PT PLN Persero,
...........................................(5)
...........................................(6)
hlm. 23
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT
No URAIAN
(1) Diisi nama Direksi PT PLN (Persero).
(2) Diisi nama Perusahaan.
(3) Diisi alamat Perusahaan.
(4) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(5) Diisi tanda tangan Direksi PT PLN (Persero) disertai dengan stempel
dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Diisi nama lengkap Direksi PT PLN (Persero).
hlm. 24
D. FORMAT SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR: ...................................... (1)
1. Satuan Kerja : ........................................................ (2)
2. Kode Satuan Kerja : ........................................................ (3)
3. Nomor/Tanggal DIPA BUN : ........................................................ (4)
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
......... (5), menyatakan bahwa belanja bantuan selisih antara pemakaian riil
dengan rekening minimum dan bantuan pembebasan biaya beban atau
abonemen tagihan listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan golongan industri,
bisnis, dan sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional yang dibayarkan melalui KPA BUN adalah sebagai berikut:
Kode Nilai
Kuitansi Tagihan/Bukti
Pembayaran
Kegiatan/ Output/Akun (dalam rupiah)
Nomor Tanggal
(6) (7) (8) (9)
Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, menjadi tanggung jawab
......................... (10)
........................................... (11)
Pejabat Pembuat Komitmen
........................................... (12)
........................................... (13)
NIP. .................................... (14)
hlm. 25
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
No URAIAN
(1) Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(2) Diisi nama Satuan Kerja.
(3) Diisi Kade Satuan Kerja.
(4) Diisi nomor/tanggal DIPA BUN.
(5) Diisi nama Satuan Kerja.
(6) Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, keluaran (output),
dan akun.
(7) Diisi jumlah uang untuk akun berkenaan .
(8) Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(9) Diisi tanggal Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(10) Diisi PT PLN (Persero).
(11) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja.
(12) Diisi tanda tangan PPK.
(13) Diisi nama lengkap PPK.
(14) Diisi NIP PPK.
hlm. 26
E. FORMAT ASERSI MANAJEMEN PT PLN (PERSERO)
No.
Uraian Jumlah
1. Tagihan realisasi Bantuan setahun yang Rp.....................(1)
disampaikan kepada KPA BUN (1 Juli s.d 31
Desember)
2. Realisasi Bantuan yang seharusnya dikeluarkan Rp.....................(2)
dalam rangka penugasan setahun
3. Volume Bantuan setahun
a. volume bantuan
b. volume realisasi bantuan
........................ .(3)
..........................(4)
..................., .............................(5)
Direksi PT PLN (Persero),
...................................................(6)
...................................................(7)
hlm. 27
PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI MANAJEMEN PT PLN (PERSERO)
No Uraian
(1) Diisi nominal jumlah tagihan.
(2) Diisi nominal jumlah realisasi.
(3) Diisi dengan data per bulan, per konsumen pengguna (golongan
pelanggan), per wilayah distribusi, volume, dan nilai bantuan.
(4) Diisi dengan data per bulan, per konsumen pengguna (golongan
pelanggan), per wilayah distribusi, volume, dan nilai bantuan
(5) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
Diisi tanda tangan Direksi PT PLN (Persero) disertai dengan stempel
(6) dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(7) Diisi nama lengkap Direksi PT PLN (Persero).
hlm. 28
F. FORMAT ASERSI MANAJEMEN HASIL VERIFIKASI KPA BUN 1 (SATU)
TAHUN ANGGARAN
No.
Uraian Jumlah
1. Jumlah tagihan dari PT PLN (Persero) Rp.....................(1)
2. Jumlah tagihan yang telah selesai diverifikasi Rp.....................(2)
a. Jumlah tagihan yang disetujui untuk dibayar
1) Jumlah tagihan yang sudah dibayar Rp.....................(3)
2) Jumlah tagihan yang belum dibayar Rp.....................(4)
b. Jumlah tagihan yang tidak disetujui untuk
Rp.....................(5)
dibayar
3. Jumlah tagihan yang belum diverifikasi Rp.....................(6)
..................., ........................... (7)
KPA BUN,
....................................................(8)
....................................................(9)
hlm. 29
PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI HASIL VERIFIKASI KPA BUN 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN
No
(1) s.d (6)
Uraian
Diisi nominal jumlah tagihan.
(7) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(8) Diisi tanda tangan KPA BUN disertai dengan stempel dinas di atas
meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Diisi nama lengkap KPA BUN.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI