Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekuarangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik

Apakah PMK No. 73 Tahun 2025 masih berlaku?

Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 9 Oktober 2026.

Jenis

Peraturan Menteri Keuangan

Penerbit

Kementerian Keuangan

Tahun

2025

Ditetapkan

6 November 2025

Status

berlaku

Teks resmi

Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF

Teks lengkap

Baca per pasal di situs ini
60 halaman, 39 pasal, 1 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.

Struktur

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
2. BAB II Pengalokasian Dana Kompensasi dan Pejabat Perbendaharaan Pasal 3–5
3. BAB III Formula dan Perhitungan Dana Kompensasi Pasal 6–11
4. BAB IV Penganggaran Dana Kompensasi Pasal 12
5. BAB V Reviu dan Pembayaran Dana Kompensasi Pasal 13–23
6. BAB VI Koreksi Pembayaran Dana Kompensasi Bulanan Pasal 24–26
7. BAB VII Perhitungan dan Asersi Manajemen Pasal 27–29
8. BAB VIII Pemeriksaan Dana Kompensasi Pasal 30–31
9. BAB IX Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Pasal 32–33
10. BAB X Akuntansi dan Pelaporan Pasal 34
11. BAB XI Penghitungan Dana Kompensasi untuk Anak Perusahaan Badan Usaha Pasal 35
12. BAB XII Data, Dokumen, dan Laporan Pasal 36
13. BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 37
14. BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 38–39

Istilah yang didefinisikan

17 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.

• Dana Kompensasi
• Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
• Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik
• Badan Usaha ⇆
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ⇆
• Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (999.08)
• Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
• Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara ⇆
• Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara ⇆
• Pejabat Pembuat Komitmen ⇆
• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar ⇆
• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ⇆
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara ⇆
• Surat Perintah Membayar Langsung ⇆
• Asersi Manajemen ⇆
• Inspektur Jenderal
• Inspektur

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 9 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.